Universitas Panji Sakti - Buleleng | Jl. Bisma No. 22 Singaraja Bali | info@unipas.ac.id | (0362) 23 588
HomeBerita UtamaDiseminasi Kurikulum Tingkat Lanjut, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Diseminasi Kurikulum Tingkat Lanjut, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Diseminasi Kurikulum Tingkat Lanjut, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti (Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH.,MH) diundang sebagai Narasumber dalam Diseminasi Kurikulum Tingkat Lanju, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Badung di Hotel Sovereign, tanggal 19 Sepetember 2020.

Berdasarkan  pengalaman pelaksaan pemilu-pemilu sebelumnya, Bawaslu telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemilu yang tercermin dalam rencana startegis bawaslu, yaitu :

  1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan pemilu;
  2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu;
  3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
  4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu;
  5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
  6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
  7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
  8. Kerjasama antar lembaga, serta;
  9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah-terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses pemilu.Pengawasan pemilu partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partispasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Lebih lanjut, terkait pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif.”Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( BAPPENAS ).

Program Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisispatif bertujuan :

  1. Pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu RI;
  2. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
  3. Sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat;
  4. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat
  5. Menciptakan kader pengawasan yang tepat guna;
  6. Menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Dekan memberikan materi dengan judul “Mewujudkan Pengawas Partisipatif Berkarakter melalui Fungsi Advokasi”


Share With:
shares