Diskusi Hukum HUT RI ke-77

Menyambut HUT RI ke-77 dirayakan dengan berbagai cara sebagai wujud rasa syukur karena Indonesia sudah lepas dari rasa ketakutan Covid-19. Saatnya kita merdeka lagi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa harus dihantui rasa ketakutan

Mengambil moment HUT RI ke-77 dan viralnya proses penegakan hukum terbunuhnya Brigadir J, memberikan inspirasi kepada LSM Kompak dan FH Unipas untuk menyelenggarakan Diskusi Hukum dengan mengambil tema Peran Justice Collaborator dalam Mengungkap Kasus-kasus Tindak Pidana di Indonesia

Justice Collaborator suatu istilah yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat dalam pengungkapan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Mafia Kejahatan dengan menggunakan Code of Silence, akhirnya terungkap berkat jasa Justice Collaborator. Istilah ini menjadi tren digunakan di Indonesia dalam kasus-kasus kejahatan tertentu terutama yang terkategori exra ordinary crime. Belakangan ini menjadi lebih viral setelah Brigadir E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Apa itu justice collaborator ?Justice Collaborator adalah seseorang yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana atau bagian dari pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membuka tabir suatu kejahatan yang bersifat serius, salah satunya kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Beberapa pengalaman di banyak negara, peran Justice Collaborator sangat efektif untuk mengungkap kejahatan-kejahatan serius, yang memberikan dampak yang luar biasa kepada keadilan masyarakat. Secara tersirat pengaturan Justice Collaborator di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama UU yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dan juga SEMA No. 4 tahun 2011.

Demikian sekelumit isi diskusi hukum yang diselenggarakan atas kerja sama LSM Kompak dan FH Unipas, dengan Narasumber Dekan FH Unipas, Reskrim Polres Buleleng dan Advokat senior. Peserta terdiri dari: akademisi, advokat, LSM, tokoh media, mahasiswa (Unipas, Undiksha, STAH M Kuturan)