Universitas Panji Sakti - Buleleng | Jl. Bisma No. 22 Singaraja Bali | info@unipas.ac.id | (0362) 23 588
HomeBerita UtamaFGD tentang Rancangan UU Pemasyarakatan

FGD tentang Rancangan UU Pemasyarakatan

FGD tentang Rancangan UU Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM Bali, dalam hal ini Divisi Pemasyarakatan terjun langsung kemasyarakat untuk mengadakan diskusi dengan seluruh komponen, khususnya lembaga Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru sebagai pengganti dari UU No. 12 Tahun 1995. Salah satu Perguruan Tinggi di Bali yang diajak berdiskusi adalah Universitas Panji Sakti melalui Fakultas Hukum yang dimilikinya.

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2019 bertempat di Ruang Sidang Universitas Panji Sakti. Peserta FGD yang hadir dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM Bali adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kalapas Singaraja, Kalapas Tabanan, Perwakilan Kalapas Karangasem, Karutan Negara, Karutan Klungkung dan staff kementerian lainnya. Dari Pihak Universitas Panji Sakti yang hadir: Rektor dan PR III Universitas Panji Sakti, Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh staff dosen dan Perwakilan Senat Mahasiswa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Pertanian, dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam membahas tentang materi RUU Pemasyarakatan dan menerima masukan dari insan akademisi. Pada kesempatan tersebut disampaikan alasan pentingnya melakukan perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 1995 dikarenakan UU tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum mengatur secara utuh kebutuhan pelaksanaan tugas kemasyarakatan. Masih terjadinya tumpang tindih pemahaman tentang definisi ataupun makna Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan dan tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Proses pembahasan RUU Pemasyarakatan yang sudah mulai dilakukan sejak 2003 berupa pembahasan internal Ditjenpas sampai dengan 2019 pembahasan oleh Pemerintah dan DPR dan disetujui dalam pembicaraan tingkat satu. Namun kemudian, ditunda pengundangannya karena masih ada pro kontra di masyarakat. Kesempatan tersebut, kemudian digunakan untuk lebih menyempurnakan substansi RUU tersebut.

Adapun muatan baru dalam RUU Pemasyarakatan adalah reformulasi pemasyarakatan, reformulasi sistem pemasyarakatan, tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, asas dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, penegasan fungsi pemasyarakatan, kelembagaan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban, perlakuan terhadap kelompok resiko tinggi, intelijen pemasyarakatan, sistem teknologi informasi pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, pengawasan dan kerjasama dan peran serta masyarakat.

Beberapa masukan terkait dengan RUU tersebut dari Universitas Panji Sakti, diantaranya:

  1. Lembaga Pemasyarakatan (LP) perlu membentuk semacam Desa Binaan  bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dan sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat umum bahwa narapidana yang sudah selesai menjalani pidana sudah menjadi masyarakat biasa yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya masyarakat lainnya, sehingga tidak ada lagi cap jelek terhadap yang bersangkutan.
  2. LP perlu secara kontinu memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada warga binaan terkait dengan hak-hak keperdataannya dan LP harus memberikan jaminan bahwa hak-hak tersebut tetap dilindungi dan diberikan kepada warga binaan.
  3. LP perlu mengantisipasi dampak negatif perkembangan media sosial yang berpengaruh negatif terhadap proses pembinaan yang dilakukan di dalam LP.
  4. RUU Pemasyarakatan harus memiliki korelasi dengan RUU KUHP dikarenakan sistem yang dikembangkan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sehingga materi yang diatur di dalam kedua Rancangan Undang-Undang tersebut harus sejalan.
  5. RUU Pemasyarakatan harus mampu memberikan kepastian bahwa warga binaan setelah selesai menjalani pidana harus benar-benar menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kriminal sehingga tidak kembali lagi ke LP. Perlu ada perlakuan yang berbeda ketika seseorang menjalani pidana di LP lebih dari sekali.
  6. Kajian-kajian sosiologis dari RUU Pemasyarakatan perlu lebih didalami, dengan menyertakan data-data empirik, misalnya: berkaitan dengan over capacity, perilaku-perilaku negatif warga binaan di dalam Lapas dan lain-lain
  7. Perlu ada sosialisasi yang lebih intensif berkaitan dengan materi-materi yang diubah dan materi-materi baru dalam RUU Pemasyarakatan, terutama terkait dengan hak warga binaan. Karena ada kekhawatiran masyarakat, bahwa dengan adanya RUU ini perlakuan dan hak warga binaan semakin longgar sehingga akan mempengaruhi efek jera dari yang bersangkutan.
  8. LP sangat perlu mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan model kerjasama yang jelas dan terukur.
  9. Permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi di LP harus dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi kebijakan, dengan membuat dasar yang jelas dan terukur.

FGD ditutup dengan kesimpulan mendukung adanya Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dengan catatan dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang masih menimbulkan perdebatan.

Share With:
shares