Universitas Panji Sakti - Buleleng | Jl. Bisma No. 22 Singaraja Bali | info@unipas.ac.id | (0362) 23 588
HomeBerita UtamaSeminar Hukum tentang Pemberantasan Korupsi

Seminar Hukum tentang Pemberantasan Korupsi

Seminar Hukum tentang Pemberantasan Korupsi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti diundang sebagai salah satu Narasumber dalam Seminar Hukum dengan tema Peningkatan Peran Stakeholder dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilaksanakan oleh Program Studi Dharma Sastra Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja. Seminar ini juga mengundang Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Narasumber dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai moderator.

Dekan FH Unipas dalam pemaparannya mengatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat exraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Kenapa demikian, karena dilakukan oleh bukan orang biasa, umumnya dilakukan lebih dari satu orang, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga harus diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa dan khusus. Cara luar biasa yang dimaksud adalah ditangani oleh suatu lembaga khusus yaitu KPK dengan semua perangkatnya (terutama kewenangan penyadapan), ada UU khusus yang di dalamnya terdapat batasan ancaman minimal dan maksimal. Cara khusus yang dimaksud adalah berlakunya asas pembuktian terbalik, adanya Hak Negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan diduga atau patut diduga harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan karakter tersebut maka pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum, tetapi semua komponen harus terlibat, baik pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Semua komponen ini dapat berperan dalam fungsinya masing-masing baik di dalam upaya penal dan non-penal.

Upaya non-penal lebih menekankan pada aspek pencegahan , yaitu preventif dan pre-emtif, yang memerlukan banyak peran dari pemerintah dan masyarakat. Karena upaya non-penal ini berupaya mencari sebab-sebab kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian mencari solusi dari penyebab tersebut.

Share With:
shares