Universitas Panji Sakti - Buleleng | Jl. Bisma No. 22 Singaraja Bali | info@unipas.ac.id | (0362) 23 588
HomeKabar MahasiswaSeminar Nasional

Seminar Nasional

Seminar Nasional

Pada hari Jumat, 4 Juni 2021, pukul 09.00 Wita s/d selesai, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Panji Sakti Singaraja-Bali mengadakan seminar nasional secara virtual, dengan tema “Pengaruh Bank Tanah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. Seminar Nasional ini menghadirkan dua narasumber diantaranya : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, ( Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, ( Dr. I Gede Surata, S.H., M.Kn.) Kegiatan ini di pandu oleh moderator I Komang Kawi Arta, S.H., M.Kn, yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, ( Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H).

Berikut materi yang dibahas dalam Seminar Nasional. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law yang dimaknai sebagai aturan payung bagi beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, sebagai sebuah konsekuensi pilihan menganut sistem civil law, maka ada 3 (tiga) dasar yang diperlukan dalam membentuk/membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: dasar keberlakuan yuridis, dasar keberlakuan sosiologis dan terakhir dasar keberlakuan filsafati. Dari dasar keberlakuan tersebut yang lebih dimunculkan adalah dasar filsafati, karena dasar keberlakuan filsafati merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Disharmoni yang dimaksud adalah salah satunya mengenai Bank Tanah. Bank Tanah tiba-tiba hadir dengan keluarnya UU Cipta Kerja, tetapi di dalam UUPA tidak mengenal Bank Tanah.

Bank Tanah diatur pada Pasal 125-129 dan Pasal 180 UU Cipta Kerja. Salah Satu Pasal yaitu Pasal 125 UU Cipta Kerja  menyebutkan badan bank tanah merupakan badan yang khusus mengelola tanah dan terminologi ini tidak dikenal dalam UUPA. Apakah nanti Bank  Tanah ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), belum  ada tanda-tandanya seperti apa nantinya.

Semoga dengan hadirnya Bank Tanah ini mampu meminimalisir persoalan-persoalan mengenai tanah di Indonesia dan personil yang duduk dalam Bank Tanah diharapkan ahli dalam hukum pertanahan.   

Yang mendaftar dalam seminar nasional ini berjumlah 418 orang berasal dari 73 instansi, baik: instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, Instansi Swasta dan masyarakat umum, tetapi yang tergabung atau join pada saat kegiatan sekitar 245 orang.

Share With:
shares