Universitas Panji Sakti - Buleleng | Jl. Bisma No. 22 Singaraja Bali | info@unipas.ac.id | (0362) 23 588
HomeBerita UtamaSeminar Regional Hukum Pidana

Seminar Regional Hukum Pidana

Seminar Regional Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti (Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH.,MH) diundang oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk menjadi salah satu Narasumber dalam Seminar Regional Hukum Pidana dengan tema ” Perkembangan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, pada tanggal 5 Desember 2019. Dalam kesempatan tersebut, Dekan membawakan materi dengan judul “Rancangan KUHP Nasional sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang perlu dikritisi”. Dalam materinya, dibedah persoalan-persoalan yang menyebabkan RUU KUHP menimbulkan pro-kontra dimasyarakat. Dari sisi persiapan, disampaikan bahwa RUU KUHP sudah dirancang berpuluh tahun yang lalu, karena itu sangat tidak masuk akal jika dikatakan substansinya dibuat secara tergesa-gesa, kendatipun ada beberapa bagian yang masih menimbulkan masalah tentu harus segera dicarikan solusinya dan kesempatan yang ada sekarang perlu dimanfaatkan untuk memberikan masukan yang mendalam agar pada saat diundangkan lagi tidak menimbulkan pro-kontra lagi di masyarakat. Jika berbicara soal pembaharuan hukum pidana, menurut beliau tidak terlepas dari tugas politik hukum, yang melihat hukum ke depan (ius constituendum) dengan berpijak pada hukum yang berlaku sekarang (ius constitutum) dan juga tidak mengenyampingkan hukum yang berlaku sebelumnya. Karena itu, dalam pembahasannya beliau melihat dari apa yang diinginkan para pembentuk UU yang tergambar dalam Naskah Akademik RUU KUHP, yang kemudian dibandingkan dengan rumusan pasal yang tertuang dalam RUU KUHP dan diberikan pendapat terhadap beberapa pasal yang masih perlu diperbaiki. Secara umum, bahwa pembaharuan KUHP didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu: 1) Landasan Filosofis yang mengacu kepada pembukaan UUD 1945 yang didalamnya berisi pernyataan “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum……. Ada 2 (dua) tujuan utama dalam pembaharuan ini, dimana hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan hukum pidana harus mampu memberikan atau menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, 2) Landasan Sosiologis, bahwa KUHP yang ada sekarang dalam beberapa aspek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu mengatasi proglem kejahatan dan tuntutan keadilan, sehingga dibuat pengaturan pidana di luar KUHP, 3) Landasan Yuridis; Banyak terjadi tumpang tindih aturan tentang hukum pidana antara yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana di luar KUHP, seolah-olah ada dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan UU yang tersebar di luar KUHP. Dilihat dari isi dalam Naskah Akademik, perubahan yang ada lebih dititiktekankan pada 3 (tiga) persoalan utama, yaitu: Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tindak pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan berkaitan dengan pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Yang berbeda lagi menurut beliau yang ada dalam RUU KUHP adalah konsep teori yang digunakan bergeser dari Teori Pembalasan kepada Teori Utilitarian. Teori Utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menjadi teori yang mendasari pembaharuan KUHP, yang pada intinya semua proses pidana diarahkan untuk mencapai kebahagiaan bagi umat manusia, tidak saja kepada korban tetapi juga kepada pelaku kejahatan. Penggunaan teori ini sangat tepat, mengingat semua  disiplin ilmu sebetulnya mengarah kepada kebahagiaan, yaitu bagaimana menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia. Jika dikaitkan dengan hukum maka salah satunya dengan menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan nyaman sehingga semua umat manusia bisa menjalani kehidupannya tanpa gangguan dari siapapun dan dari apapun untuk menciptakan kesejateraan dalam hidupnya, yang pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan. Hukum pidana sebetulnya salah satu sarana yang digunakan manusia untuk mencapai kebahagiaan tersebut, karena itu proses pidana yang dilalui juga sedapat mungkin menghindarkan penderitaan.

Dalam kesimpulannya, dekan FH Unipas mengatakan: KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie‟s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Perubahan dilakukan dengan didasari pada pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis, yang dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Beliau menyarankan: Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan. Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian yang lebih inten berkaitan dengan rumusan pasal yang dianggap masih ada kelemahan atau bermasalah

Share With:
shares